Parkir Berlangganan Cacat Hukum

KEDIRI–RADAR Pelaksanaan parkir berlangganan di Kota Kediri yang sudah berjalan tiga bulan banyak mengundang protes dari berbagai kalangan. Salah satunya protes tertulis dilakukan Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Kota/Kab Kediri. Tidak hanya itu kalangan dewan juga bersuara bahwa produk hukum yang telah disyahkan oleh dewan tersebut cacat hukum, Lho Kok !!!!Perkumpulan pensiunan anggota TNI itu,  menyatakan keberatan dengan pelaksanaan parkir berlangganan. Pasalnya para purnawirawan selama ini tidak pernah mengeluarkan mobil maupun motor tetapi tetap ditarik biaya parkir sebesar Rp20 ribu.

”Ini yang memberatkan para purnawirawan. Kami tidak pernah mengeluarkan mobil maupun motor, sehingga kami tidak pernah menikmati parkir berlangganan itu,” jelas Ketua Pepabri, Kol Pur Darmadi dalam suratnya yang ditujukan pada  Sekretariat DPRD Kota Kediri, Kamis (14/6) 

Surat penolakan langsung  diterima Heru Anshori, Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri. Komisi yang membidangi penggodokan perda parkir berlangganan itu, mengambil sikap netral menyikapi penolakan parkir berlangganan.

Menurut Heru, pihaknya akan menyampaikan surat tersebut kepada Wali Kota Kediri H A Maschut untuk ditindaklanjuti. ”Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan masalah ini ke wali kota. Dan akan kami bahas dalam internal komisi,” ungkapnya.

Penolakan parkir berlangganan ternyata juga didukung Nurudin Hassan, anggota Komisi C DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Menurut lelaki asal Bawean Gresik ini, penerapan parkir berlangganan menyalahi azas restribusi.

Tanah yang digunakan parkir hanya tanah sewa. Sehingga hal ini tidak sesuai azas restribusi yang menetapkan kalau lahan parkir merupakan milik pribadi atau milik pemerintahan. ”Sejak dulu kami memang menolak penerapan parkir berlangganan karena hal itu menyalahi azas restribusi,” tegasnya.

Sehingga, kata Nurudin, perda parkir berlangganan menjadi cacat hukum. Untuk itu, pihaknya sangat setuju jika perda tersebut dicabut. Apalagi, dalam pelaksanaannya terkesan amburadul. Banyak juru parkir nakal yang menarik uang parkir kendati sudah membayar restribusi parkir berlangganan. ”Soal kenapa dulu perda parkir berlangganan disahkan, itu terjadi  karena saya kalah dengan suara mayoritas,” jelas Nurudin.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas Pemkot Kediri, Ir Haris Chandra menyatakan, pelaksanaan parkir berlangganan sebenarnya sudah berjalan baik. Meski banyak keluhan dari pelanggan parkir, tetapi sifatnya hanya personal.Memang ada oknum juru parkir nakal, tetapi itu masih dalam tahap kewajaran. Dishub terus menerus menertibkan para jukir nakal ini. Bahkan dalam pelaksanaannya, parkir berlangganan di Kota Kediri mendapat pujian Pemprov Jatim.

”Akhir minggu ini, Dishub Kota Kediri akan diminta paparan di hadapan Dishub se-Jatim,  terkait pelaksanaan parkir berlangganan di Kota Kediri,” jelasnya.

Sementara itu menanggapi keluhan Pepabri, Haris mengatakan, itu hanya keluhan sebagian kecil masyarakat Kota Kediri. Kendati demikian, keluhan tersebut akan menjadi masukan bagi Pemkot Kediri untuk memperbaiki pelaksanaan parkir berlangganan. ”Itu hanya keluhan sebagian masyarakat, bukan mewakili masyarakat Kota Kediri. Parkir berlangganan akan tetap berlanjut,” pungkasnya. (aro)

3 thoughts on “Parkir Berlangganan Cacat Hukum

  1. bagi saya parkir barlanganan hanya akal2an belaka ,tiap tahun kita membayar retribusi yang bisa dikatakan wajib..tapi untuk kenyataanya dilapangan masih banyak tukang parkir yang mmasih meminta jasa parkir…atas dasar kemanusiaan kita rela memberinya

  2. saya rasa dg adanya retribusi parkir berlangganan ini, pemkot ingin mempermudah masy khususny pd saat d daerah sekitar jalan dhoho yg pdat bgt..dg brlangganan tentu akn trhindar dr pencaloan para oknum jukir liar..
    ya klo uda ada aturan,tdk perlu pake kemanusiaan..krn mrk uda d gaji jg,,dan tu sbg tugas mrk….

  3. sebenarnya parkir berlangganan merupakan parkir yg hrusnya te2p dijalankan.akan tetapi semua mekanisme hrus di revisi scara total.dalam artian praturan2 yg mengatur tntang kebjkan prkr brlngganan tsb di revisi lg.krna di dlmnya tidak trtlis prlindungn buat jukir.krna prbuatn jukir slma di lpngan brtndak semena-mena.slalu menarik pngutan liar kpd para pngguna parkir brlangganan.shrusnya tim pngawasan hrus slalu siap sedia slama di lpngan.mngawasi para jukir2 yg nakal.dan kmudian utk masyarakatnya,sbaiknya masy hrus lbh antusias dan aktf dlm plksanaan rtribusi prkr brlngganan.agar kbjakan ini brjlan scra efktif dan efisien.shngga dpt menguntngkan pemrnth kota,masy pngguna prkr brnlngganan serta jukir.mngkin itu aj dr sya.sya mmberikan kmntr dsini krn kbjakan prkir brlngganan di kota sya Pasuruan jg krang efktif.maka dr itu sya sngt mndukung skali klo kbjakan ini te2p djalankan.
    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s