Capek Deh… Uang Rakyat Dianggurin

DAU dan DAK Disimpan di BPD, Pemkot Kediri Tak Takut Ancaman
* Pasca Penemuan BI Banyak Anggaran Nganggur di Bank

KEDIRI-RADAR- Pemrintah Kota Kediri mengaku tidak ada takut dan tidak ada masalah dengan ancaman pemerintah pusat yang saat tengah mengkaji sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang menggunakan anggaran daerah sesuai tujuan, salah satunya pengendapan uang DAU dan DAK di bank-bank pemerintah maupun swasta.
Ancaman sanksi ini muncul setelah Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah dana milik pemerintah daerah yang menganggur di bank, bukan hanya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang jumlahnya mencapai Rp90,96 triliun di seluruh Indonesia.
Sebab jika pengelolaanya benar dana yang sebagian besar adalah dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) ini diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat, termasuk beban BI yang harus menanggung bunga SBI.
“ Jika Pemerintah Pusat kemudian akan menerapkan sanksi, maka Pemerintah Kota Kediri tidak ada masalah sebab APBD selama ini selalu pas untuk segala kebutuhan selama satu tahun. Syarat bisa mengendapkan itu kalau APBD kita surplus, tapi buktinya kan tidak” kata Wakil Wali Kota Kediri HB Edianto pada RADAR Surabaya, Rabu (23/5).
Disinggung bagaimana bagaimana pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran uangnya disimpan di kas daerah atau ditaruh di bank lainya ? “ Kalau dana APBD baik dari DAU dan DAK biasanya kita tempatkan di Bank Jatim, sebab Bank Jatim juga berfungsi sebagai kas daerah” ujar Edianto.
Pernyataan Edianto ini justru mengamini bahwa APBD Pemkot Kediri adalah termasuk sebagian yang diendapkan. Dimana hal ini dijadikan indikator untuk menilai kinerja daerah,sebagai cermin penyerapan yang lambat.
Seperti diketahui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) Departemen Keuangan Mardiasmo mengatakan, sanksi bagai daerah yang melakukan pengendapan uang DAU maupun DAK diharapkan bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Sanksi ini akan dikenakan kepada daerah yang tidak bisa memenuhi target minimal pelayanan dasar sesuai ketetapan pemerintah pusat. ”Kita mulai bicara soal kualitas APBD-nya, dari perencanaan antara RKP (Rencana Kerja Pemerintah) pusat dan RKP propinsi, nyambung atau tidak. Kemudian prioritas anggarannya berorientasi kepada publik atau tidak,” kata Mardiasmo
Ditambahkan Mardiasmo pemgendapan anggaran di pemda akan dijadikan indikator untuk menilai kinerja daerah,sebagai cermin penyerapan yang lambat. Nantinya, penyerapan anggaran dimasukkan sebagai indikator kasat mata, bersama kecepatan pengesahan APBD. ”Penyerapan bisa jadi salah satu indikator yang paling mudah dilihat,” kata dia.
Menurutnya Depkeu sedang menyusun standar pelayanan minimum,di antaranya mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Adapun standar teknis yang harus dipenuhi setiap daerah ditentukan oleh masing-masing departemen terkait. ”Nanti akan diketahui dari situ (pemda), bisa tercapai target atau tidak,” kata dia.
Beberapa indikator lain yang akan dipakai, kata dia, adalah kemampuan pemda mencapai target kuantitatif yang ditetapkannya sendiri. Dia mencontohkan target pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.” Termasuk indikator di sini penyerapan anggaran yang rendah dan keterlambatan menyerahkan APBD,” kata dia.
Namun, Mardiasmo belum bisa mengungkapkan jenis sanksi yang akan diterapkan.Hingga kini,Depkeu tengah berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri terkait hal tersebut. ”Nah,yang kita harapkan adalah masukan soal stick and carrot-nya (sanksi).Instrumen (sanksi) sedang kita kaji, kalau pengurangan dana alokasi umum tidak bisa kita hanya bisa menahan. Kalau mengurangi kita harus berdiskusi dengan DPR,”kata Mardiasmo.
Dia menambahkan, upaya-upaya ini adalah langkah kedua setelah pemerintah pusat menerapkan pembekuan sementara 25% DAU terhadap daerah yang telat menyerahkan APBD. Adanya kebijakan baru yang kemungkinan diterapkan tahun depan ini juga untuk menjaga mutu APBD pascapembekuan. ”Kalau kemudian asal jadi, nanti asal-asalan buatnya,”kata dia.
Kendati demikian, Mardiasmo mengungkapkan bahwa kebijakan sanksi ini akan diimbangi pemberian hadiah bagi pemda yang dinilai berkinerja baik atau memenuhi target-target yang ditetapkan.Bentuk hadiah kemungkinan berupa dana langsung. ”Kalau reward (hadiah) kita bisa tambah DAK (dana alokasi khusus). Itu salah satu instrumen yang diusulkan pemerintah, meski masih harus dibahas dengan DPR,”kata dia. (aro)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s