SMUN 2 Kediri, Sekolah Terfavorit Masih Minta-Minta

Sekolah Negeri Terfavorit di Kediri Masih Saja Minta-Minta
*Diprotes, Tiap Bulan Tarik Iuran Komite Sekolah Rp40 Ribu Kepada Siswa Kelas 1-3.

KEDIRI-RADAR – Meski pemerintah telah menerapkan sekolah bebas biaya, namun masih ada sekolahan yang memanfaatkan dengan alasan lain. Salah satunya di SMUN 2 Kediri sekolah terfavorit di Keresidenah Kediri.Wali murid kelas 1-3 tiap tahun dikenai biaya Rp480 ribu atau mencicil antara Rp22.700 hingga Rp40.000 per bulan hanya sekedar untuk menggaji GTT dan PTT.
Seperti disampaikan salah satu wali murid siswa SMU Negeri 2, Abul Alam. Ia menjelaskjan beberapa wali murid sudah menyampaikan keberatannya terhadap iuran komite ini, bahkan sudah menyampaikan keberatan ini kepada pihak komite sekolah. “Tapi jawabannya, nominal tersebut sudah yang terkecil dan direvisi sampai tiga kali,” tukas warga Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota Kediri ini, Jumat(11/5).
Dijelaskan Abul keberatan para wali murid, penggunaan iuran komite tersebut diantaranya untuk honor GTT, honor PTT, pengadaan seragam dinas GTT/PTT termasuk ongkos jahitnya. “Seharusnya pengeluaran tersebut tidak menjadi beban siswa, tapi dialokasikan dari dana bantuan pemerintah,” jelasnya.
Bahkan dalam draft Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang totalnya Rp 365.300.000 juga tercantum tambahan tunjangan kepala sekolah Rp 150.000 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun dan tunjangan asisten wakasek kurikulum Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
Termasuk juga tunjangan untuk 4 orang bendahara dan pembantu bendahara komite, yang besarnya mencapai Rp 100.000-125.000 per bulan atau totalnya mencapai Rp 5,4 juta per tahun untuk 4 orang.
Karena para wali murid ini takut terjadi apa-apa dengan anaknya yang bersekolah disana, dengan berat hati mereka terpaksa menyetujui iuran ini.
Secara terpisah pihak SMU Negeri 2 melalui Kabag Humas Pemkot Kediri, Ir Haris Candra Purnama ketika dikonfirmasi mengatakan kalau iuran komite untuk tahun 2006-2007 tersebut sifatnya baru usulan, selanjutnya akan diajukan kepada Walikota Kediri guna mendapat persetujuan. “Kalau belum ada SK Walikota, walimurid juga saya himbau jangan mau membayar iuran tersebut,” kata Haris.
Sebab sesuai dengan aturan, setiap bentuk pungutan biaya di sekolah-sekolah harus ada SK Walikota sebagai dasar hukumnya. Kalau tidak ada, jelas sekolah tersebut melanggar aturan dan bisa diketagorikan melakukan pungutan liar tandasnya. (aro)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s