Dua Walikota Tolak Pembubaran IPDN

Walikota Kediri dan Blitar Tolak Pembubaran IPDN

KEDIRI-RADAR Walikota Kediri Drs HA Maschut dan Blitar Drs Djarot Syaiful Hidayat menyatakan menolak mengikuti keputusan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berujung penghentian pengiriman putra daerah ke (IPDN).
Alasanya kedua kepala daerah tersebut , hingga kini Pemkot masih membutuhkan tenaga dari lulusan IPDN yang dikenal memiliki disiplin serta loyalitas.
Pernyataan Wali Kota Kediri Drs HA Maschut diungkapkan seusai menggelar pertemuan dengan 28 alumni STPDN/IPDN di ruang Joyoboyo Pemkot Kediri, Rabu (18/4).
“ Kami sangat tidak setuju dengan pembubaran IPDN, sebab selama ini keberadaan mereka sangat membantu bai kelangsungan pemerintahan. Sebab rata-rata mereka memiliki dasar yang kuat tentang pemerintahan. Oleh karena itu kita tidak akan menghentikan pengiriman praja ke IPDN, apalagi saat ini disana ada 7 praja asal Kota Kediri” kata Maschut pada RADAR Surabaya.
Ditambahkan Maschut sebagai bukti rata-rata alumni STPDN/IPDN di Kota Kediri menempati tempat yang setrategis , missal sebagai kepala kelurahan, camat dan banyak yang lainya yang rata-rata bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik.
Ungkapan yang sama juga disampaikan Samsul Bahri Ketua Ikatan Alumni STPDN/IPDN Kota Kediri,” Pembubaran IPDN menurut sangat emosional. Jangan sampai “digebayah uyah” semua bersalah di STPDN/IPDN, tapi justru kalau ada penyimpangan diperbaiki. Sebab ini akan merugikan ribuan praja yang sudah belajar disana dan mereka yang ingin masuk menjadi praja IPDN,” kata Samsul Bahri yang juga Kepala Kelurahan Kaliombo Kota Kediri pada RADAR Surabaya.
Sementara itu tanggapan yang sama menolak pembubaran IPDN juga disampaikan Djarot Syaiful Hidayat Walikota Blitar. Pernyataan Djarot disampaikan usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Kota Blitar kemarin.
Djarot menyatakan, kota Blitar tidak akan menghentikan pengiriman perwakilan siswanya untuk menjadi calon praja di lembaga yang mencetak pamong praja unggulan itu. ‘’Pemkot masih sangat membutuhkan tenaga kerja lulusan IPDN yang nantinya disiapkan mengisi beberapa posisi strategis di
pemerintah daerah,’’ kata Djarot.
Setiap tahun kota Blitar mengirimkan sedikitnya 3 orang siswa pilihan
ke IPDN. Meskipun di lembaga tersebut selama ini sarat dengan kekerasan
fisik, dan penganiayaan, namun lulusan IPDN yang kini dipekerjakan di
lingkup Pemkot Blitar memiliki beberapa keunggulan dibanding lulusan
lain.
Seperti disiplin, berkemampuan, loyal, berdedikasi pada pemerintah,
serta memiliki potensi yang bagus dalam bidang-bidang khusus. Berapa alumni IPDN bahkan ditempatkan pada posisi strategis di Pemkot Blitar. Mulai dari ajudan walikota, wakil walikota, hingga ada yang menempati jabatan Eselon II dan III. Selama ini beberapa pejabat alumni IPDN dikenal mempunyai kepemimpinan yang mumpuni. ‘’Terbukti unit kerja yang dipimpin alumni IPDN mempunyai kinerja yang cukup baik,’’ tambahnya.
Meski begitu, walikota berharap agar dilakukan pembenahan terhadap
seluruh sistem pendidikan di IPDN yang selama ini identik dengan kekerasan, hingga berulang kali menimbulkan korban meninggal dunia.(aro)

3 thoughts on “Dua Walikota Tolak Pembubaran IPDN

  1. Bubarkan saja lah…
    Lebih baik rugi harta benda sekarang dari pada rugi jiwa dan raga (mati hati, rasa, dan akidah) di kemudian hari.
    Tak ada yang mesti dipertahankan lagi Bubarkan saja!
    Jabatan yang ada di Pemda kota dan kab, tidak mesti diisi oleh lulusan IPDN…yang pentingkan pola pikir manusianya…

  2. Kalo IPDN Bubar … trus gantinya apa dong … yang salah bukan IPDNnya tapi yang salah itu systemnya menurut saya IPDN itu bagus asal dikelola dengan benar dan jangan sok Militer disiplin itu perlu tapi mbok yo ngga usah ngoyo sampai mengorbankan jiwa raga anak didiknya … IPDN maju terus Pantang Mundur wow keren.

Tinggalkan komentar