Sudahlah Dihlaskan Saja, Daripada Masuk Penjara !

Ketua DPRD Kota Kediri Himbau Anggotanya Kembalikan Uang Rapelan Dengan Ihlas

KEDIRI-RADAR – Meski uang rapelan telah di tangan bahkan ada sebagian yang sudah dihabiskan sejak diterimakan pada Desember 2006 lali, namun Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Harianto meminta anak buahnya di dewan bersedia dengan hati tulus ihlas untuk mengembalikan dana rapelan tunjangan komunikasi intensif yang sudah telanjur diterimanya.
“Kalau memang pasal 14 (d) Undang-undang 37/2006
dicabut dan akan direvisi lagi, tentu harus ada kesadaran dari kita semua untuk
mengembalikan rapelan yang sudah telanjur diterima,” kata Bambang Harianto pada wartawan , Kamis (1/2).
Meski belum ada petunjuk teknis terkait pengembalian dana rapelan itu, namun menurut Bambang pengembalian bisa dimulai secara individu para anggota dewan kepada kas umum daerah.
“Dulu pengambilannya sendiri-sendiri, maka sekarangpun mestinya bisa
dikembalikan sendiri-sendiri tidak perlu kolektif melalui pimpinan dewan atau instansi lainnya,” ujarnya mengingatkan.
Bagaimana dengan repalan Bambang sendiri yang nilainya Rp151.200.000 apakah sudah habis atau masih aman tersimpang di brankasnya ? Secara pribadi, Bambang Harianto mengaku, dana rapelan yang
diterimanya akhir tahun lalu itu sampai kini masih utuh karena dia merasa tetap konsisten dengan instruksi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor 1093/In/DPP/I/2007 itu terkait penolakan rapelan atau pengembalian bagi yang telah menerimanya.
“Sejak DPP mengeluarkan instruksi itu, saya tidak mau mengutik-utik
dana rapelan yang sudah saya terima sebelumnya karena bagi saya instruksi DPP itu sudah harga mati,” kata Bambang yang juga Wakil Ketua DPD PDIP JawaTimur itu.
Terkait dengan adanya sebagian anggota dewan yang menyalurkan dana
rapelan untuk kegiatan partai, Bambang Harianto menyatakan, hal itu sebagai tanggung jawab pribadi, bukan urusan partai.
Sebelumnya 30 anggota DPRD Kota Kediri menerima rapelan dana
tunjangan komunikasi intensif yang besarnya mencapai Rp63 juta per
orang. Untuk memberikan dana ini kepada para anggota dewan itu, Pemkot Kediri terpaksa menggunakan dana sisa perhitungan anggaran hingga mencapai Rp2,4 miliar, termasuk untuk memenuhi tunjangan operasional Ketua DPRD Kota Kediri sebagaimana diatur dalam PP 37/2006.
Sementara itu Wakil Wali Kota Kediri HB Edianto menyatakan,
sejauh ini pihaknya belum membentuk tim yang bertugas untuk menarik kembali dana rapelan yang sudah telanjur diterima para anggota dewan.
Demikian halnya dengan pengembalian dana itu nantinya, dia menyatakan belum mengetahui persis akan diarahkan kemana karena dana tersebut dicairkan dari dana cadangan. (aro)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s