Tetap Tolak Kembalikan Uang Rapelan

Anggota Dewan Dari PDIP Tetap Tolak Kembalikan Rapelan TKI

KEDIRI-RADAR Himbauan DPP PDIP melalui surat instruksi nomor 1093/In/DPP/I/2007 yang isinya memerintahkan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP untuk tidak menerima rapelan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) ternyata tetap tidak diindahkan anggota DPRD Kota Kediri dari F-PDIP.
Alasan penolakan pengembalian tersebut dikarenakan mereka mengaku sudah menyetor PPh sebesar 15 persen. Salah satunya diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kota Kediri dari FDIP, Suparjiman.
Ia mengaku merasa keberatan jika harus mengembalikan rapelan uang tunjangan komunikasi intensif tahun 2006 yang telah diterimanya akhir Desember lalu. Pasalnya, ia telah menyerahkan pajak penghasilan atau PPh sebesar 15 persen dari tunjangan tersebut kepada negara.
“Saya sih mau-mau saja mengembalikan uang tunjangan tersebut. Namun siapa yang akan menanggung PPh yang sudah terlanjur saya bayarkan. Besarnya kan tidak sedikit,” kata Suparjiman pada wartawan di kantor DPRD Kota Kediri, Kamis (25/1).
Suparjiman mengaku, dari tolal nilai Rp 75,6 juta yang ia terima sebagai rapelan tunjangan komunikasi tersebut, sebesar Rp 9 juta telah ia bayarkan sebagai PPh. Pembayaran itu sudah dilakukan sebelum keluar instruksi dari DPP PDIP untuk mengembalikan kepada kas daerah.
Karena itu, ia memilih untuk tetap menerima dan menggunakan uang tersebut seperti yang diamanatkan PP No 37 Tahun 2006. Apalagi menurutnya tunjangan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anggota dewan dalam meningkatkan komunikasi dengan konstituen.
“Saya rasa PP tersebut sudah mengakomodir kebutuhan dewan dalam meningkatkan kualitas komunikasi kepada konstituen. Selama ini kebutuhan itu memang besar,” ujarnya.
Saat ini terdapat delapan anggota DPRD Kota Kediri dari FDIP yang masih enggan mengembalikan uang tunjangan tersebut. Salah satunya adalah ketua DPRD Kota Kediri, Bambang Harianto, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPD PDIP Jawa Timur.
Seperti diberitakan RADAR Surabaya Ketua DPC PDIP Kota Kediri yang juga anggota F-PDIP DPRD Kota Kediri Joko Suprianto menegaskan tidak mempedulikan peringatan DPP PDIP terkait uang rapelan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional (TKIO) sesuai PP 37/2006 agar dikembalikan
“ Mengapa hal ini diributkan, aturan telah jelas mengaturnya, mengapa harus ikut-ikutan mengatur rumah tangga orang,” kata Joko pada RADAR Surabaya. (aro)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s