Mengaku Juga Akhirnya

Pemkot Akhirnya Mengakui Telah Cairkan Tunjangan Komunikasi Intensif Dewan

KEDIRI-RADAR- Teki-teki dan jawaban yang simpang siur terkait rapelan dewan yang ternyata sudah diberikan oleh Pemkot Kediri kepada 30 anggota DPRD Kota Kediri sesuai pasal 14 D dalam PP 37/2006  terjawab sudah, Minggu (14/1).

Wakil Wali Kota Kediri HB Edianto kepada RADAR Surabaya menjelakaskan  tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional diberikan pada Desember 2006 yakni rapelan mulai per 1 Janurai hingga Desember 2006 , meski uang repelan tersebut tidak teralokasi pada APBD Kota Kediri 2006.

“ Secara rasio apa yang disampaikan Ahmad Tsalis (anggota DPRD Kota Kediri dari PKS,red) yang mengaku telah menerima rapelan adalah benar. Sebab repelannya disebutkan untuk tahun 2006 bukan 2007,” kata Edianto pada RADAR Surabaya , Minggu.

Saat dikejar uang mana yang dikeluarkan untuk membayar repelan dewan yang jumlahnya mencapai Rp2,4 miliar lebih itu, apakah sisa anggaran 2006 atau memakai dana talangan,  karena hal tersebut tidak teralokasi pada APBD 2006.

“ Saya tidak bisa menjawab masalah itu, tapi yang jelas mekanismenya seperti itu. Jadi tidak mungkin  kita mengeluarkan anggaran APBD 2007 untuk membayar rapelan dewan tahun 2006, apalagi sekarang masih dalam bentuk RAPBD yang belum disahkan oleh Gubernur yang  bila digunakan belum memiliki kekuatan hukum,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan pernyataan Kepala Bagian Keuangan Soeprapto Pemkot Kediri yang menyetakan rapelan  dewan terkait PP 37/2006 baru akan diberikan setelah RAPBD disahkan oleh gubernur,” Tolong jangan benturkan saya dengan bagian keuangan, saya hanya berbicara berdasarkan rasio,” tukas Edianto

Seperti diberitakan RADAR Surabaya sebelumnya wakil rakyat di DPRD Kota Kediri  dengan terbitnya PP No 37/2006 sudah tertawa lebar-lebar pasalnya mereka telah menerima rapelan sesuai pasal 14 D dalam PP tersebut yakni tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional diberikan per 1 Janurai 2006, meski RAPBD 2007 Pemkot Kediri belum disetujui Gubernur Jatim.

            “ Uang rapelan sudah cair pada bulan Desember 2006 kemarin, Alhamdulillah bisa membantu kami untuk lebih dekat dengan konstituen. Kalau untuk anggota rata-rata uang yang kami terima Rp75.600.000 juta dipotong PPH 15 persen kami bersih menerima Rp63.000.000,” kata Ahmad Tsalis anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga satu-satunya anggota PKS di DPRD Kota Kediri.

            Pernyataan Tsalis ini bertentangan dengan pernyataan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Kediri Drs Soeprapto saat dikonfirmasi RADAR Surabaya, Jumat (12/1)  siang, ia menyatakan pihaknya belum berani mencairkan uang rapelan dewan sesuai PP 37/2006 dengan alasan RAPBD masih belum disetujui gubernur

            Seperti diketahui uang representasi  DPRD Kota Kediri sebesar Rp2.100.000 juta. Maka jika sesuai PP 37/2006 untuk anggota uang representasi nya dikalikan tiga yakni per bulan mereka menerima Rp6.300.000 juta , wakil ketua dikalikan empat kali lipat per bulan menerima Rp8.400.000 dan ketua DPRD dikalikan enam kali lipat yakni Rp12.600.000

Jumlah anggota DPRD di Kota Kediri sendiri saat ini mencapai 30 orang, yakni satu ketua dua wakil ketua dan 27 anggota. Untuk Ketua DPRD jumlah uang rapelan yang diterimanya yakni 12 X Rp12.600.000 (6 kali uang reppresentasi,red) = Rp151,200.000 , dua wakil ketua DPRD yakni masing-masing menerima Rp 100.800.000 dengan rincian 12 X Rp8.400.000 (empat kali uang representasi,red) dan untuk anggota per orang menerima Rp75.000.000   dengan rincian 12 X 6.300.000 (tiga kali uang representasi,red)  dikalikan 27 anggota = Rp2.041.200.000

Maka jika dijumlahkan uang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Kediri untuk rapelan DPRD Kota Kediri untuk tahun 2006 dengan mengacu PP 37/2006 adalah Rp2.394.000.000

            Menanggapi hal ini  Abdul Aziz dari Yayasan Madani Kediri menyatakan KPK harus terjun langsung karena Pemkot Kediri membuat kesalahan besar, yakni mencairkan anggaran untuk rapelan dewan sementara RAPBD belum disetujui oleh gubernur, padahal rapelan tersebut akan diambilkan dari APBD 2007

            “ KPK harus turun, sebab ini kesalahan besar, apalagi dewan yang mau menerima itu sudah tidak memiliki nurani dan malah bangga sudah menerima rapelan, padahal itu salah. Kalau begini Negara akan hancur karena peraturan tidak lagi digubris, peraturan dibuat justru malah dilanggar,” katanya. (aro)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s