Madura Belum Siap

Mahfud MD : Madura Belum Siap Jadi Proivinsi

KEDIRI –RADAR-  Mantan Menteri Pertahanan era Presiden   Gus Dur, Mahfud MD menyatakan, Madura belum terlalu mendesak untuk dijadikan wilayah provinsi tersendiri karena belum didukung sepenuhnya oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Idealnya 10 sampai 15 tahun ke depan, Madura baru bisa menjadi
provinsi, kalau sekarang belum terlalu mendesak,” kata Mahfud MD di Kediri, Kamis (4/1) malam.

Menurut anggota Komisi I DPR itu, untuk menjadi provinsi tidak cukup
hanya dengan memenuhi persyaratan administratif, tanpa didukung oleh
kemampuan SDM penduduknya yang memadai karena sampai sekarang ini 70
persen penduduk Madura hanya lulusan setingkat sekolah dasar dan
bahkan “drop out”.

“Dulunya saya menggebu-gebu ingin menjadikan Madura sebagai provinsi
sendiri, tapi setelah mengetahui hasil penelitian Dosen Unijoyo Bangkalan, Ir Azis Djakfar, bahwa 70 persen dari 3,5 juta jiwa penduduk Madura adalah lulusan SD bahkan ada yang tidak sampai lulus (DO), tentu ini mengejutkan,” ujar profesor hukum Tata Negara yang  mulai Jumat (5/1)  meletakkan jabatannya sebagai rektor Universitas Islam Kadiri (Uniska).

Oleh sebab itu, kata dia, Madura baru bisa menjadi provinsi setelah
SDM dipersiapkan secara maksimal karena tidak ada artinya bagi
penduduk Pulau Garam itu sebuah provinsi kalau pengelolaannya
diserahkan penduduk dari daerah lain.

“Bagaimana orang Madura bisa menjadi pintar, kalau sampai sekarang
ini saja di sana tidak ada toko buku, seperti di kota-kota lainnya. Untuk itu perlu upaya untuk mencetak SDM tangguh yang bisa mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sana ,” ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Madura itu.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan, secara yuridis Madura sangat
memungkinkan menjadi provinsi karena sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 untuk menjadi provinsi tersendiri dibutuhkan minimal lima wilayah kabupaten/kota.

Dimana Sekarang ini di Madura baru ada empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Sebenarnya untuk menjadikan lima wilayah tingkat dua di Madura
sangat gampang, tinggal memecah Pamekasan menjadi dua wilayah,
kabupaten dan kota . Bahkan pada tahun 2001 lalu, saya pernah didatangi orang-orang dari beberapa pulau di sekitar Madura, seperti Kangean, Sapudi, Masalembo dan lain-lain yang ingin menjadikan wilayah kabupaten kepulauan. Oleh sebab itu saya nyatakan, secara yuridis, sangat memungkinkan,” ujar anggota Komisi I DPR Ri yang membawahi bidang Pertahanan, TNI, Kominfo dan Intelejen itu

Demikian pula, secara politis, Mahfud menambahkan, sangat mudah
karena hanya menunggu usulan dari DPRD dan Bupati setempat, sudah
dipastikan penduduk Madura menyetujuinya.

“Tapi seperti saya katakan semula, apa menjadikan Madura sebagai
provinsi semata-mata hanya meningkatkan status administratif saja, tanpa didukung kemampuan SDM yang handal,” jelasnya.

Meski demikian, dia berpendapat, menjadikan Madura sebagai wilayah
provinsi terpisah dari Jawa Timur jauh lebih penting ketimbang membentuk badan otorita di wilayah tersebut seperti saran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gubernur Jatim Imam Utomo di Jakarta beberapa waktu lalu terkait upaya pembentukan kawasan industri pasca pembangunan jembatan Suramadu yang melintas di atas Selat Madura. (aro)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s