Kejaksaan Kediri Setengah Hati

Kejaksaan Negeri Kediri Pilih Kasih Tangani Kasus Korupsi
* Terkenadala Ijin, Mantan Anggota DPRD Akhirnya Lolos Diperiksa

KEDIRI-RADAR- HM Firjaun Barlaman mantan anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 1999-2004 akhirnya lolos dari pengungkapan kasus korupsi senilai Rp1,4 miliar yang dilakukan oleh anggota DPRD secara berjamaah pada waktu itu. Alasan yang disampaikan Kajari Kediri Eddy Rakamto SH, pengurusan ijin untuk memeriksa Firjaun terkendala deadline yang waktu untuk mengungkap kasus korupsi yang ditargetkan tiga bulan.
Pasalnya Firjaun saat ini masih aktif dan menjabat sebagai anggota DPRD Pemprov Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Karena untuk memeriksa Gus Firjoun butuh ijin dari Mendagri, kami tidak akan mengarah ke sana. Sebab waktunya akan lama dan yang pasti di luar deadline kami tiga bulan untuk menyelesaikan kasus ini,” kata Eddy Rakamto pada wartawan, Kamis (12/10)
Seperti diketahui sebanyak 10 anggota DPRD Kabupaten yang masih Kediri sebelumnya telah diperiksa Kejaksaan Negeri Kediri terkait dugaan korupsi perjalanan dinas senilai Rp 1,4 miliar yang diambilkan dari APBD tahun 2004.
Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Eddy Rakamto SH, menjelaskan pemeriksaan yang sempat tertunda cukup lama ini dilakukan setelah izin pemeriksaan dari Gubernur Jatim turun.
“Kita sudah terima izin dari Gubernur Jatim untuk memeriksa anggota dewan, baik yang menjabat ketua maupun anggota,” jelas Eddy Rakamto SH kepada RADAR Surabaya
Kesepuluh anggota dewan itu adalah Ketua DPRD Erjik Bintoro, Muhaimin Hadi dan Suyitno, ketiganya masih aktif sebagai pimpinan dewan. Fathanuddin Abbas, Zaenal Mustofa (mantan Ketua DPRD Periode 1999-2004) , Suprapto, Heru Sungkono, Amrianto, Sukarn dan Murdihantoro. Sedangkan satu anggota dewan yang lain yakni HM Firjaun Barlaman (mantan anggota DPRD Kabupaten Kediri yang juga masih aktif menjadi anggota dewan di DPRD Pemprov Jatim untuk PKB akhirnya gagal diperiksa karena terkendala ijin) .
Seluruh wakil rakyat tersebut berasal dari Fraksi PDIP, PKB dan Fraksi Golkar. Kajari menargetkan akan bisa menyelesaikan kasus ini dalam tempo 90 hari. Dalam bulan pertama sejak pihaknya memeriksa saksi di luar anggota dewan.
Bulan kedua akan memeriksa anggota non aktif (kurang lebih 32 orang,red) , dan bulan ketiga anggota dewan aktif. Jadwal pemeriksaan ini dilakukan secara maraton. Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas itu, mulai disidik sejak 2004. Saat itu penyidik kejaksaan telah menetapkan satu tersangka dari anggota dewan, Zaenal Mustofa.
Saat itu Zaenal menjabat sebagai ketua DPRD periode 1999-2004, dan mengetahui aliran dana tersebut. Dan akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton Kepala Kejaksanaan Negeri Kediri, Eddy Rakamto, menegaskan jika mantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri periode 1999-2004, Zainal Mustofa, ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi keuangan dewan sebesar Rp 1,5 miliar.
Keyakinan tersebut diketahui setelah pihaknya memeriksa sedikitnya 15 mantan anggota dewan periode itu, baik yang sudah pensiun maupun yang masih menjabat. Ia berdalih, pelaku yang bisa dijerat oleh UU Korupsi adalah yang benar-benar terlibat secara langsung atas perbuatan itu.
“Berdasarkan hasil penyelidikan kami sementara, para anggota dewan itu mengaku tidak tahu-menahu dengan keputusan yang diambil Zainal Mustofa sebagai ketua dewan,” ujar Eddy Rakamto.
Menurutnya, anggaran yang diselewengkan tersebut meliputi perjalanan dinas tetap Rp1.750.000, operasional Rp1.481.034 dan uang penghargaan Rp1.337.980 ( nilai satuan per anggota,red) yang dilakukan antara bulan Januari-Agustus 2004.
Sementara itu HM Firjaun Barlaman dikonfirmasi RADAR Surabaya, Kamis (12/10) mengaku biasa-biasa saja setelah Kejaksaan Negeri Kediri meloloskanya dari pemeriksaan ,” Kalau mau periksa saya ya silahkan ijin ke Mendagri, tapi kenyataanya Kejaksaan tidak mau karena terkendala waktu,” kata Firjaun.
Disoal apakah dirinya senang karena lolos dari pemeriksaan ? ,” Terus terang saya tidak senang, ada satu hal yang perlu digarisbawahi dari kasus ini. Yakni sebenarnya kasus tersebut telah selesai dan tidak bisa dilanjutkan. Karena dasar memakai uang pada waktu itu adalah UU 110/2000, padahal UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan,” tambahnya. (aro)

Selain Gunakan Dasar PP 110/2000, Untuk Melakukan Korupsi Berjamaah DPRD Kabupaten Kediri Juga Gunakan UU 22/1999 dan Tatib Dewan

Sementara itu upaya anggota DPRD Kabupaten Kediri periode 1999-2004 untuk bisa lepas dari jeratan korupsi adalah tetap berkeyakinan apa yang dilakukan oleh mereka tidak bisa diteruskan. Pasalnya permasalahan tersebut telah berhenti yakni dengan keluarnya Peraturan Presiden yang menyatakan presiden akan mengayomi beberapa pejabat dan penyelenggara negara terkait PP 110/2001 karena PP tersebut telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi
Namun ternyata Kejaksaan Negeri Kediri juga telah mempesiapkan jurus ampuh yakni tidak menggunakan UU 110/200 tersebut. Sebab yang dihentikan penyidikan kesalahan adalah prosedur terkait PP 110/200. Namun pada kenyataanya kasus di DPRD Kabupaten Kediri selaian menggunakan landasan PP 110/2001 ternyata juga menggunakan dasar UU 22/1999 dan Tatib Dewan untuk melakukan korupsi berjamaah.
Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Eddy Rakamto, meganggap PP tersebut sangat debatable dan mengandung banyak kelemahan. Apalagi sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan PP tersebut, praktis seluruh penegak hukum menghindari penggunaan PP itu.
“Kami sadar, PP 110 itu sangat debatable. Jadi tidak kami gunakan untuk menjerat mereka. Kami akan mencari landasan yuridis lain yang bisa menyeret mereka,” ujar Eddy Rukamto
Ia menjelaskan, dengan adanya kelemahan yang dimiliki PP tersebut, sejak tanggal 23 Maret 2003 lalu Mahkamah Konstitusi telah membatalkannya. Pengertian pembatalan ini berbeda dengan batal demi hukum, yang secara otomatis tidak berlaku sejak keputusan MK dikeluarkan.
Pengertian pembatalan untuk PP 110 tahun 2000 ini mulai berlaku 3 bulan ke depan, yakni sejak tanggal 23 Maret 2006. Dengan demikian, PP itu menjadi tidak berlaku sejak tanggal 23 Juni 2006. Faktor inilah yang membuat Eddy optiomis bisa menjerat para pelaku korupsi di tubuh DPRD Kabupaten Kediri.
Ia juga tidak akan menerapkan hukum positif yang ada secara materiil, namun secara formil. Hal itu untuk memenuhi syarat korupsi, yakni melawan hukum dan terjadinya kerugian negara.
“Kalau kita berjalan berdasarkan hukum formil, yakni seluruh perda yang mengatur tentang perimbangan keuangan dewan, saya rasa tidak akan salah langkah,” tegasnya. (aro)

One thought on “Kejaksaan Kediri Setengah Hati

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s